Aspirasipost.id - Pemerintah Kabupaten Soppeng mulai mematangkan program optimasi lahan non rawa tahun 2026. Namun di balik ambisi memperluas produktivitas pertanian hingga ribuan hektare, masih tersisa pekerjaan rumah serius, mulai dari keterbatasan sumber air hingga temuan indikasi kelompok tani ganda.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan Review Hasil Survei Investigasi dan Desain (SID) Optimasi Lahan Non Rawa Tahun 2026 yang dibuka langsung Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, di Ruang Pertemuan Gabungan Dinas, Watansoppeng, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi tahapan penting sebelum program optimasi lahan dijalankan di lapangan, khususnya pada kawasan pertanian non rawa yang ditarget mampu meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman petani.

Dalam sambutannya, Suwardi Haseng menegaskan sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Soppeng. Karena itu, menurutnya, dukungan terhadap petani tidak boleh setengah-setengah, mulai dari pengolahan lahan, penyediaan irigasi, hingga infrastruktur pascapanen.

“Ketepatan data dan desain menjadi faktor penting agar program benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi petani,” ujarnya.

Review SID ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan agenda utama pemaparan hasil kajian teknis oleh tim LPPM Universitas Hasanuddin sebagai penyusun desain program optimasi lahan non rawa tahun 2026.

Program tersebut direncanakan mencakup lahan seluas 6.256 hektare di tujuh kecamatan, ditambah pengembangan sekitar 1.500 hektare di Kecamatan Liliriaja. Program ini juga diklaim sejalan dengan visi pembangunan daerah berbasis agropolitan dan mendukung target swasembada pangan nasional.

Menariknya, hasil SID menunjukkan sekitar 84 persen pekerjaan optimasi lahan nantinya akan difokuskan pada pembangunan pompa dan sumur bor berbasis listrik. Temuan itu sekaligus memperkuat keterkaitan program dengan prioritas daerah bertajuk “Listrik Masuk Sawah”.

Dalam laporan SID tercatat terdapat sekitar 533 titik sumur bor yang tersebar di delapan kecamatan. Jumlah tersebut dinilai menjadi potensi besar untuk mempercepat realisasi program listrik masuk sawah di Kabupaten Soppeng.

Data survei juga mencatat sebanyak delapan kecamatan, 45 desa, dan 164 kelompok tani telah terdata. Dari usulan awal seluas 6.256,51 hektare, hasil delineasi lapangan justru mencapai 8.315,58 hektare atau bertambah sekitar 2.057 hektare.

Mayoritas lokasi diarahkan untuk peningkatan indeks pertanaman (IP) 200 atau dua kali panen dalam setahun. Tercatat ada 140 lokasi atau sekitar 85,4 persen dari total titik survei yang diproyeksikan mencapai target tersebut.

Sumber air dominan berasal dari air tanah atau sumur, sementara infrastruktur yang paling banyak direkomendasikan berupa pompa air dan jaringan irigasi air tanah (JIAT) di 132 lokasi.

Namun, hasil review juga menemukan sejumlah persoalan yang masih membutuhkan perhatian serius. Sedikitnya terdapat 21 lokasi yang belum memiliki sumber air memadai, serta tujuh indikasi kelompok tani ganda yang masih harus diverifikasi sebelum penetapan program dilakukan.

Karena itu, sejumlah rekomendasi prioritas turut disampaikan, mulai dari percepatan pembangunan pompa air dan JIAT di 132 lokasi, penanganan titik yang belum memiliki sumber air, hingga peningkatan indeks pertanaman pada 24 lokasi yang masih berada di level IP 100.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mempercepat penetapan lokasi dan penganggaran program tahun 2026, memperkuat koordinasi dengan P3A dan GP3A terkait operasional infrastruktur, serta melakukan monitoring dan evaluasi pascakonstruksi secara berkala.

“Melalui proses review ini diharapkan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta indeks pertanaman petani secara berkelanjutan,” kata Suwardi Haseng.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, tim pengawas, penyuluh pertanian, serta tim LPPM Universitas Hasanuddin sebagai penyusun SID. Pelaksanaan kegiatan difasilitasi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng bekerja sama dengan LPPM Unhas.