Aspirasipost.id -  Proyek-proyek bernilai miliaran rupiah yang bersumber dari APBN dan APBD di Kabupaten Soppeng dikabarkan mulai bergulir pada Juni 2026 mendatang. Besarnya anggaran yang akan dikucurkan langsung memantik sorotan publik, terutama terkait potensi permainan anggaran dan proyek asal jadi yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat.

Ketua LSM Saluran Informasi dan Investigasi Korupsi (Sidik), Mahmud Cambang, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam mengawasi seluruh proyek yang menggunakan uang rakyat tersebut.

Menurutnya, proyek fisik seperti pembangunan jalan, drainase, gedung, hingga pengadaan barang dan jasa menjadi sektor yang rawan disusupi praktik mark up, permainan volume pekerjaan, hingga dugaan korupsi berjamaah.

“Semua proyek yang pakai uang rakyat wajib diawasi. Kami akan turun langsung di lapangan. Jangan sampai anggaran miliaran habis, tapi hasil pekerjaan mengecewakan masyarakat,” tegas Mahmud saat ditemui di Warkop Bahagia, Jalan Pemuda Watansoppeng, Jumat (15/5/2026)

Mahmud mengaku berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, di mana masih banyak proyek yang kualitasnya dipertanyakan warga. Mulai dari pekerjaan yang cepat rusak hingga proyek yang diduga tidak sesuai spesifikasi.

Karena itu, LSM Sidik memastikan pengawasan tidak hanya menyasar proyek APBN dan APBD, tetapi juga Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang nilainya terus meningkat setiap tahun.

Menurutnya, dana yang dikucurkan pemerintah seharusnya benar-benar dinikmati masyarakat, bukan malah diduga menjadi lahan empuk bagi oknum tertentu mencari keuntungan pribadi.

“Kami ingin memastikan proyek dikerjakan sesuai spesifikasi, bukan sekadar formalitas untuk mencairkan anggaran,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan kontraktor, pelaksana kegiatan, hingga pejabat terkait agar tidak bermain-main dengan uang negara. Mahmud menegaskan keterbukaan informasi kepada publik menjadi salah satu cara efektif mencegah praktik korupsi dan kongkalikong proyek.

“Kalau semuanya transparan, masyarakat juga bisa ikut mengawasi. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” katanya.

Mahmud bahkan memastikan pihaknya tidak akan ragu melaporkan jika menemukan dugaan mark up anggaran, proyek asal jadi, hingga indikasi praktik korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya.

Sementara itu, Andi Irfan meminta masyarakat ikut berperan aktif mengawasi jalannya proyek pemerintah. Ia menilai pengawasan tidak boleh hanya dibebankan kepada aparat atau lembaga tertentu saja.

“Masyarakat jangan takut melapor kalau ada kejanggalan di lapangan. Uang yang dipakai itu uang rakyat,” ungkapnya.

Dengan dimulainya proyek-proyek tersebut pada Juni mendatang, publik kini menunggu: apakah pembangunan di Soppeng benar-benar dikerjakan untuk kepentingan rakyat, atau kembali menghadirkan cerita lama soal proyek bermasalah dan dugaan bancakan anggaran.