Aspirasipost.id -  Proyek revitalisasi gedung SDN 7 Salotungo, Kabupaten Soppeng, yang menelan anggaran sekitar Rp2 miliar lebih, kembali mendapat sorotan. LSM SIDIK meminta seluruh pihak terkait memperketat pengawasan agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan.

Ketua LSM SIDIK, Mahmud Cambang, mengatakan pihaknya sebelumnya telah melakukan pemantauan dan investigasi di lapangan. Sejumlah pihak yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, termasuk fasilitator dan konsultan, juga disebut telah dikoordinasikan.

Menurut Mahmud, dari hasil pemantauan sebelumnya, pihaknya telah menemukan sejumlah catatan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait.

"Anggarannya cukup besar. Karena itu, pengawasannya juga harus ketat. Jangan sampai pekerjaan dengan anggaran miliaran rupiah justru luput dari pengawasan," ujar Mahmud.

Sorotan kembali mengemuka saat Mahmud bersama Tim Media mendatangi lokasi proyek revitalisasi SDN 7 Salotungo pada Jumat (11/9) sekitar pukul 09.58 WITA.

Setibanya di lokasi, Mahmud melihat Ketua Pelaksana berada di depan sekolah dan sedang mengunci pagar menggunakan gembok.

Mahmud kemudian menyapa dan bermaksud masuk ke area sekolah. Namun, ia mendapat penjelasan bahwa para tukang tidak bekerja pada hari tersebut.

"Tukang tidak kerja hari ini," demikian jawaban singkat yang diterima Mahmud. Setelah itu, yang bersangkutan kemudian menaiki sepeda motor dan meninggalkan lokasi.

Selain kondisi tersebut, di depan pintu masuk sekolah juga terlihat sebuah baliho bertuliskan, "Dilarang Memasuki Area Kontruksi."

Keberadaan baliho tersebut, ditambah kondisi tidak adanya aktivitas pekerja saat kunjungan berlangsung, menurut Mahmud, menimbulkan pertanyaan yang perlu mendapat penjelasan dari pihak terkait.

"Ini menjadi catatan bagi kami. Ada apa sebenarnya? Tentu perlu ada keterbukaan agar masyarakat tidak bertanya-tanya," kata Mahmud.

Mahmud menegaskan, perhatian LSM SIDIK terhadap proyek tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat proses pekerjaan. Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan revitalisasi berjalan sesuai ketentuan, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta penggunaan anggaran.

"Ini uang negara. Masyarakat tentu berhak mengetahui apakah pekerjaan yang dibiayai anggaran miliaran rupiah benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan," tegasnya.

Ia juga berharap pihak-pihak terkait tidak alergi terhadap pengawasan masyarakat maupun lembaga sosial kontrol. Menurut Mahmud, transparansi dan keterbukaan justru penting untuk mencegah munculnya persoalan di kemudian hari.

LSM SIDIK menyatakan akan terus memantau perkembangan proyek revitalisasi SDN 7 Salotungo serta mencermati sejumlah catatan yang sebelumnya ditemukan di lapangan.

Hingga berita ini disusun, pihak terkait dalam pelaksanaan proyek belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi pekerjaan saat kunjungan tersebut berlangsung.

(Tim)