Aspirasipost.id -  Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar Pertemuan Koordinasi Dukungan Serap Gabah Petani Panen Musim Tanam (MT) Oktober–Maret 2025/2026 di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Senin (16/3/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, sebagai upaya menyatukan persepsi serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung Program Serap Gabah Petani (SERGAP) yang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN).

Dalam arahannya, Bupati Soppeng menyampaikan bahwa koordinasi ini dilakukan menjelang masa panen yang diperkirakan meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan kerja sama yang lebih kuat antar pemangku kepentingan.

“Pertemuan ini kita laksanakan karena menjelang Hari Raya Idul Fitri banyak petani yang memasuki masa panen. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat sinergi dan koordinasi seluruh pihak, karena situasi panen saat ini tidak sama seperti sebelumnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Program Serap Gabah Petani bertujuan melindungi harga gabah di tingkat petani agar tetap berada pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang saat ini ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.

“Program ini bertujuan melindungi harga gabah petani saat panen. Karena itu kita harus memastikan harga gabah di tingkat petani tetap berada pada HPP sebesar Rp6.500 per kilogram,” tegasnya.

Selain menjaga stabilitas harga, program SERGAP juga diharapkan mampu memutus rantai distribusi yang terlalu panjang yang selama ini berpotensi menekan harga gabah di tingkat petani.

Bupati menegaskan pentingnya pengawasan agar tidak terjadi potongan harga maupun manipulasi timbangan yang merugikan petani. Menurutnya, perlindungan terhadap petani harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terlibat.

“Kita harus memastikan tidak ada potongan harga yang merugikan petani dan timbangan harus sesuai. Ini adalah bentuk perlindungan kepada petani. Karena itu diperlukan komunikasi dan kerja sama yang baik antara Babinsa, Bulog, Dinas Pertanian, penyuluh, dan seluruh mitra,” jelasnya.

Ia juga menyoroti peran penting penyuluh pertanian sebagai garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan petani. Bupati berharap peningkatan tunjangan kinerja bagi penyuluh dapat diiringi dengan peningkatan kualitas pendampingan di lapangan.

Dalam mendukung keberhasilan program SERGAP, Pemerintah Kabupaten Soppeng memiliki peran strategis melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan Bulog, TNI melalui Babinsa, penyuluh pertanian, kelompok tani, penggilingan padi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam menyediakan data produksi secara akurat, mulai dari luas tanam, perkiraan panen, lokasi panen hingga estimasi produksi gabah.

Bupati juga mengingatkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan program ini, antara lain potensi turunnya harga gabah saat panen raya di bawah HPP, kecenderungan petani menjual gabah kepada tengkulak karena proses pembayaran lebih cepat, keterbatasan gudang Bulog, kualitas gabah yang belum memenuhi standar, serta kurangnya koordinasi antara petani dan Bulog.

Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan beberapa langkah penting, di antaranya memastikan seluruh gabah petani Soppeng terserap sesuai HPP, memperkuat koordinasi antara Dinas TPHPKP, Bulog, penyuluh, dan Babinsa, melakukan pendataan panen secara real time, serta mendorong kelompok tani menjual gabah langsung ke Bulog.

Program SERGAP juga diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah penyangga stok beras nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Pasi Intel Kodim 1423/Soppeng, Lettu Inf. Rusdi, menegaskan komitmen TNI dalam mendukung program ketahanan pangan.

“Pada prinsipnya TNI akan membantu pemerintah daerah di berbagai bidang sesuai dengan tugas yang diatur dalam undang-undang, termasuk dalam mendukung ketahanan pangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam sektor pangan merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas distribusi dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

“Ketahanan pangan harus dilindungi dan dibantu oleh TNI. Sama halnya dengan pengamanan bandara dan pelabuhan sebagai sarana distribusi, semuanya bertujuan agar pangan dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bulog Soppeng, Abd. Halim Sarro, mengatakan bahwa pertemuan tersebut juga diisi dengan sesi diskusi guna membahas berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program SERGAP.

“Nantinya kita akan lebih banyak berdiskusi terkait berbagai kendala dalam serap gabah petani, sehingga melalui pertemuan ini kita dapat mencari solusi bersama dan tidak ada lagi saling melempar tanggung jawab,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa Bulog akan memperketat proses administrasi penyerapan gabah, salah satunya dengan memastikan adanya verifikasi dari penyuluh pertanian lapangan (PPL).

“Jika mitra tidak memiliki tanda tangan dari PPL, maka Bulog tidak akan memproses pembayaran gabah tersebut. Pengawasan ini penting agar gabah yang diserap memang sudah memenuhi standar dan tidak dipanen sebelum waktunya,” tegasnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Kepala Dinas TPHPKP Kabupaten Soppeng, pimpinan Cabang Bulog Soppeng, para camat, Danramil, penyuluh pertanian, kepala desa dan lurah, mitra Bulog, serta para ketua gabungan kelompok tani (Gapoktan) se-Kabupaten Soppeng.